Informasi Penerimaan CPNS Tahun 2018

Rabu, 18 April 2018

Berita Terbaru soal Pendaftaran CPNS 2018 dan Formasinya

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Jadwal pendaftaran CPNS 2018 hingga saat ini belum ditetapkan. Namun, dipastikan bahwa pendaftaran CPNS 2018 akan dibuka setelah penetapan formasi.

Formasi CPNS jalur umum sendiri akan ditetapkan Mei mendatang. Yang duluan ditetapkan adalah instansi pusat dan beberapa pemerintah daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, pemerintah sudah menetapkan formasi CPNS lewat jalur ikatan dinas. Ada delapan sekolah ikatan dinas yang sudah mendapatkan formasi.

Untuk jalur umum, menurut Bima, formasi ditetapkan mulai ditetapkan Mei. Sebab, usai Pilkada serentak 27 Juni 2018, langsung masuk tahapan pengumuman dan pendaftaran.

"Penetapan formasi ini bertahap tergantung instansi yang berkasnya lebih dulu dianalisa jabatan dan beban kerja," ujar Bima kepada JPNN, Rabu (18/3).

Banyaknya instansi daerah yang mengusulkan tambahan formasi CPNS baru, membuat pemerintah membutuhkan waktu lebih panjang. Sedangkan instansi pusat, relatif lebih mudah koordinasinya.

"Yang ditetapkan duluan formasi instansi pusat, kemudian instansi daerah," ucapnya. Untuk formasi CPNS 2018 yang diutamakan adalah tenaga pendidik, kesehatan, dan infrastruktur.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mengungkapkan, akan ada rekrutmen CPNS tahun ini.

Usulan MenPAN-RB kepada Menteri Keuangan sebanyak 220 ribu sesuai jumlah PNS yang pensiun. Dari jumlah itu 70 persennya atau 154 ribu jalur umum, sisanya untuk formasi khusus.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Rabu, 28 Maret 2018

Pendaftaran Sekolah Kedinasan Dibuka 9 April

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Penerimaan calon siswa-siswi/taruna-taruni pada kementerian/lembaga yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan kembali dibuka. Pendaftaran dimulai pada 9 April 2018 sampai dengan 30 April 2018.

Sesuai dengan pengumuman nomor : 239/S.SM.01.00/2018 , pada tahun ini terdapat 13.677 kursi dibuka untuk delapan K/L yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan membuka penerimaan calon siswa-siswi/taruna-taruni. Kedelapan K/L tersebut antara lain Kementerian Keuangan (PKN STAN), Kementerian Dalam Negeri (IPDN), Badan Siber dan Sandi Negara (STSN), Kementerian Hukum dan HAM (POLTEKIP dan POLTEKIM), Badan Intelijen Negara (STIN), Badan Pusat Statistik (POLITEKNIK STATISTIKA), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), dan Kementerian Perhubungan (11 Sekolah Tinggi, POLTEK dan Akademi).

Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal https://sscndikdin.bkn.go.id. Calon peserta hanya boleh mendaftar di salah satu program studi dari delapan instansi/lembaga pendidikan kedinasan. “Bila mendaftar di dua program studi atau lebih maka secara otomatis akan gugur,” jelas Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji di Jakarta, Kamis (29/03).

Pada seleksi sekolah kedinasan ini, peserta harus melalui beberapa tahapan. Salah satu tahapan seleksi adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Untuk tahapan lainnya diatur oleh masing-maisng K/L.

Pada tahap awal, peserta juga harus melalui seleksi administrasi. Setiap peserta yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti SKD dikenakan biaya Rp 50.000,00 berdasarkan PP No. 63/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Teknis pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala BKN,” jelas Dwi Wahyu Atmaji.

Untuk lembaga pendidikan kedinasan pada Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, juga akan dipungut biaya pendaftaran lain yang diatur oleh masing-masing instansi.

Kementerian PANRB mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang bermula dari informasi penerimaan siswa-siswi/taruna-taruni ini, kemudian berlanjut menawarkan jasa untuk membantu dengan meminta sejumlah imbalan. “Apabila ada oknum atau siapapun yang mengiming-imingi bisa membantu dan meminta sejumlah uang atau imbalan, segera laporkan ke penegak hukum. Hal tersebut patut diduga penipuan," tegasnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Senin, 19 Februari 2018

Perban Pengadaan PNS Ditargetkan Rampung Sebelum Penetapan Formasi CPNS 2018

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa mengawali agenda kerja awal tahun 2018, Kedeputian Pembinaan Manajemen Kepegawaian melalui Direktorat Perundang-undangan BKN membahas finalisasi Rancangan Peraturan BKN (R Perban) tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda/Duda dan Perban tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS.

Kedua regulasi tersebut merupakan lanjutan penyusunan Perban turunan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto, dalam Rapat Konsinyasi Rancangan (R)-Perban tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda/Duda dan R-Perban tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS, Senin (19/2/2018) di Swiss-bell hotel, Jakarta, menyebutkan bahwa Perban Pengadaan PNS ditargetkan rampung sebelum penetapan formasi CPNS 2018 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Sementara itu Direktur Perundang-undangan BKN Julia Leli juga menyinggung terkait semakin dekatnya tahapan pengadaan PNS tahun 2018. “Perban Pengadaan PNS harus segera dirampungkan agar pengadaan PNS tahun ini dapat benar-benar mengikuti ketentuan dalam PP 11/2017”.

Untuk rancangan Perban Pensiun PNS dan Janda/Duda, Haryomo juga menyampaikan finalisasi Perban ini juga ditunggu sebagai salah satu acuan perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala BKN untuk atas nama Presiden menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi PNS yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C ke atas.

“Dalam Perban Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda Duda (turunan PP 11/2017) ada beberapa kewenangan yang diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Perban ini nantinya yang menjadi rujukan perubahan Keppres 53 Tahun 2014,” tuturnya. 

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Rabu, 07 Februari 2018

Pemerintah akan membuka lowongan CPNS separuh dari jumlah PNS yang akan pensiun pada tahun ini

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan belum seluruh pemerintah daerah (pemda) mengajukan usulan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga awal Februari ini. Padahal, tenggat waktunya akhir Januari 2018.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengungkapkan, sudah hampir seluruh pemda dan kementerian/lembaga mengusulkan formasi CPNS. Namun, ada juga yang meminta perpanjangan waktu.
 
"Usulan formasi sudah masuk di akhir Januari ini, itu kan memang waktu idealnya. Hanya saja, ada beberapa daerah yang perlu perpanjangan waktu mungkin kan perhitungannya tidak sesederhana yang dibayangkan," kata Herman saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Saat ini, dia menjelaskan, Kementerian PANRB masih menunggu usulan formasi CPNS dari seluruh kementerian/lembaga dan pemda. Dengan begitu, bisa segera dilakukan pembahasan dan penetapan jatah formasi dari Menteri PANRB Asman Abnur.

Jika sudah ditetapkan jumlah formasi CPNS, barulah kemudian pemerintah mengumumkan secara resmi lowongan CPNS.

"Ini masih dalam tahap pembahasan dan pendalaman. Nanti kalau sudah masuk semua usulan formasi CPNS, barulah ditetapkan formasinya oleh Menteri PANRB. Lalu nanti pengumuman," Herman menjelaskan.

Sayangnya, Herman belum berani memastikan kapan pengumuman rekrutmen CPNS 2018, apakah Februari, Maret, atau April ini.

Dia hanya mengungkapkan bahwa pemerintah akan membuka lowongan CPNS separuh dari jumlah PNS yang akan pensiun pada tahun ini sebanyak 220 ribu orang. Itu artinya, lowongan CPNS hanya 110 ribu kursi di 2018.

"Kan yang pensiun 220 ribu. Nah formasi CPNS di bawah 220 ribu. Kalau Pak Menteri PANRB bilang kan setengahnya (dari jumlah PNS pensiun). Tapi tentunya kita akan melihat kebutuhan dan keuangan negara," tandas Herman.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Sabtu, 20 Januari 2018

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berpotensi besar dibuka lagi tahun ini.

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa bagi anda yang berminat untuk menjadi pegawai negeri sipil, bersiaplah.

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berpotensi besar dibuka lagi tahun ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RIm Asman Abnur mengungkapkan bahwa kementeriannya sudah menerima usulan CPNS 2018 dari berbagai Kementerian. 

"Sesuai dengan usulan-usulan dari kementerian dan lembaga sedang kami proses" ujarnya di Kantor Kemenkopolhukam Polhukam, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Kementerian PAN-RB, kata Asman, juga sedang menghitung kemampuan pemerintah dari sisi keuangan.

Sebab penambahan pegawai akan berimplikasi kepada peningkatan anggaran kementerian atau lembaga.

Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan jumlah kebutuhan penerimaan CPNS dengan jumlah PNS yang akan pensiun dalam waktu dekat.

Menpan-RB mengatakan bahwa kementeriannya akan segera menggelar rapat dengan berbagai kementerian atau lembaga lainnya untuk mengambil keputusan terkait penerimaan CPNS 2018.

"Mungkin dalam waktu dekat (akan ada keputusan)," kata Asman.
 
5 Informasi Penting

Pada media sosial, berseliweran informasi soal penerimaan CPNS 2018.

Dikabarkan jika tahan penerimaan CPNS mulai Februari.

Namun, hal tersebut dibantah Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Keme-PAN RB) RI hingga belum menetapkan secara resmi jadwal dimulainya tahapan penerimaan.

Pemerintah daerah pun masih dalam tahap mengusulkan formasi untuk disetujui.

"Kami sampaikan bahwa pemerintah belum mengeluarkan pengumuman penerimaan CPNS secara resmi. Masyarakat diminta untuk selektif dalam menerima informasi dan silakan lihat pengumuman resmi hanya melalui situs bkn.go.id dan menpan.go.id," demikian siaran pers BKN tertanggal Rabu (10/1/2018).

Terkait dengan rencana penerimaan CPNS, BKN telah mengevaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2017 dan berkomitmen untuk melakukan sejumlah perbaikan, di antaranya.

Perbaikan tersebut, di antaranya:

1. Perbaikan SOP pelaksanaan SKD dengan Computer Assisted Test (CAT), termasuk peningkatan kualitas perangkat lunak sistem CAT BKN.

2. Ekstensifikasi lokasi SKD CAT BKN dengan cara penambahan 5 UPT BKN, yakni Ambon, Pontianak, Bengkulu, Sorong, dan Palu.
Pada media sosial, berseliweran informasi soal penerimaan CPNS 2018.

Dikabarkan jika tahap penerimaan CPNS mulai Februari.

Namun, hal tersebut dibantah Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Keme-PAN RB) RI hingga belum menetapkan secara resmi jadwal dimulainya tahapan penerimaan.

Pemerintah daerah pun masih dalam tahap mengusulkan formasi untuk disetujui.

"Kami sampaikan bahwa pemerintah belum mengeluarkan pengumuman penerimaan CPNS secara resmi. Masyarakat diminta untuk selektif dalam menerima informasi dan silakan lihat pengumuman resmi hanya melalui situs bkn.go.id dan menpan.go.id," demikian siaran pers BKN tertanggal Rabu (10/1/2018).

Terkait dengan rencana penerimaan CPNS, BKN telah mengevaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2017 dan berkomitmen untuk melakukan sejumlah perbaikan, di antaranya.

Perbaikan tersebut, di antaranya:

1. Perbaikan SOP pelaksanaan SKD dengan Computer Assisted Test (CAT), termasuk peningkatan kualitas perangkat lunak sistem CAT BKN.

2. Ekstensifikasi lokasi SKD CAT BKN dengan cara penambahan 5 UPT BKN, yakni Ambon, Pontianak, Bengkulu, Sorong, dan Palu.
3. Upgrading kapasitas website Sistem Seleksi CPNS Nasional sscn.bkn.go.id.

4 . BKN menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak lain jika jumlah peserta SKD melebihi kapasitas yang dapat dikelola BKN Pusat, Kantor Regional (Kanreg), dan UPT BKN.

5.Penyebarluasan informasi dan interaksi publik melalui berbagai kanal,web, media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), e-mail, help desk, dll.

Berita ini bersumber dari Tribunnews.
Share:

Senin, 15 Januari 2018

Lowongan CPNS akan mulai dibuka pendaftarannya setelah perhitungan tentang kebutuhan jumlah pegawai negeri selesai

Sahabat pembaca InfoCPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memastikan akan kembali membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur.

Menurutnya, pemerintah akan membuka lowongan CPNS 2018 pada Mei 2018 mendatang. Lowongan calon abdi negara ini akan mulai dibuka pendaftarannya setelah perhitungan tentang kebutuhan jumlah pegawai negeri rampung pada bulan Maret hingga April 2018.

"Kalau penghitungannya Maret sampe April lah beres. Kalau pembukaannya ya setelah itu lah. Itu (pendaftaran) teknis lah," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Lebih lanjut Asman mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan penghitungan terhadap jumlah kebutuhan pegawai. Di mana nantinya, pihaknya akan menyesuaikan antara jumlah kebutuhan dengan jumlah yang diajukan oleh instansi tersebut. "Belum ada jumlah tetapnya. Masih dihitung sesuai kebutuhan. Kalau permohonan banyak jadi kebutuhannya lagi kita finalisasi berapa sebenarnya," jelasnya.

Dari instansi yang mengajukan lanjut Asman, banyak daerah yang mengajukan permohonan pegawai negeri sipil. Khususnya kebutuhan-kebutuhan guru hingga tenaga perawat di daerah terpencil.

"Semuanya sih, saya enggak tahu siapa. Termasuk juga daerah. Daerah mengajukan juga, seperti tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, seperti Dokter, Bidan kemudian tenaga guru yang diterpencil," jelasnya.

Selain jumlah kebutuhan akan pegawai, pihaknya juga akan melakukan perhitungan mengenai biaya untuk membuka lowongan CPNS 2018 nanti. Hal itu guna mengetahui dan menyesuaikan antara dan yang dimiliki dengan kebutuhan untuk penerimaan CPNS itu sendiri. "Tahun 2018, lagi dihitung kemampuan keuangan kita. Keuangan sudah memberi greenlikenya. Tapi berapa jumlahnya tentu sesuai kebutuhan," jelasnya.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Sabtu, 13 Januari 2018

Waspadai Hoax Kumpulan Soal Tes CPNS 2018

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa masyarakat diminta untuk mewaspadai dan tidak mempercayai kabar bohong yang berisi kumpulan soal tes CPNS yang saat ini beredar di media sosial, khususnya WhatsApp. "Kami pastikan itu adalah khabar bohong atau hoax. Untuk itu kami minta masyarakat lebih waspada dan tidak mempercayainya," ucap Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian PANRB di Jakarta, Sabtu (13/1).

Untuk mengecoh pembaca agar mempercayai isinya, hoax tersebut diawali dengan kutipan pernyataan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, seolah-olah pada bulan Februari 2018 akan dibuka pendaftaran CPNS 2018. Kemudian diinformasikan jumlah formasi yang akan dibuka dan rencana penempatannya.

"Pernyataan itu sama sekali tidak benar. Memang Pak Menpan sudah memberikan sinyal bahwa tahun 2018 ada rencana membuka kembali penerimaan CPNS, baik pusat maupun daerah. Namun untuk waktu dan jumlah formasinya belum ditetapkkan," ungkap Herman.

Dijelaskan lebih jauh, bahwa saat ini Kementerian PANRB masih menunggu validasi usulan formasi dari instansi, termasuk dari Pemerintah Daerah. Validasi tersebut, diminta disampaikan secara online melalui aplikasi e-Formasi dan diharapkan sudah masuk semua akhir bulan Januari ini.

Selanjutnya Kementerian PANRB akan melakukan pembahasan setelah validasi usulan formasi tersebut masuk. "Setelah validasi selesai, kami akan melakukan pembahasan yang mendalam dan komprehensif, termasuk melihat kapasitas fiscal. Adapun formasi yang diprioritaskan antara lain guru, tenaga kesehatan, serta formasi jabatan yang spesifik sesuai core business instansi dalam rangka membidik Nawacita," tegasnya.

Herman menghimbau warga masyarakat untuk lebih jeli dalam menerima dan mengakses informasi terkait CPNS. "Apabila ingin mengetahui informasi seputar CPNS, agar mengakses portal menpan.go.id bkn.go.id serta portal instansi pemerintah terkait dengan domain go.id. Jangan percaya informasi yang sumbernya tidak jelas," ucapnya.

Herman menduga, beredarnya khabar bohong tersebut ujung-ujungnya penipuan atau penawaran jasa latihan soal CPNS. "Berdasarkan pengalaman, patut diduga beredarnya hoax tersebut muaranya ke penipuan atau motif bisnis menawarkan jasa latihan soal CPNS. Untuk langkah antisipatif, saat ini kami sedang berkoordinasi dengan pihak Kepolisian," ujar Herman.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Senin, 08 Januari 2018

Pemerintah Bakal Angkat Atlet Berprestasi Jadi PNS

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa komitmen pemerintah untuk mengangkat atlet menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan segera terwujud. Hal itu dipastikan usai digelarnya pertemuan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi‎ di kantor Kementerian PANRB, Senin pagi 8 Januari 2018.

Asman mengatakan, sampai saat ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian PANRB terus menggodok beberapa persyaratan untuk membahas masalah jaminan masa depan atlet untuk menjadi PNS.

Dia menuturkan, pembahasan ini sudah mendekati final, dan dalam waktu dekat ini akan keluar Peraturan Menteri baik dari Menteri Pemuda dan Olahraga maupun Menteri PANRB.

"Alhamdulillah pembahasan ini sudah masuk dalam tahap final, InsyaAllah nanti tepat tanggal 17 Januari akan kita umumkan atlet yang diberikan formasi khusus untuk jadi PNS. Masalah kriterianya nanti akan kita legalkan dalam bentuk peraturan menteri, sehingga ke depan atlet ini memiliki masa depan untuk menjadi PNS yang nantinya bisa dia gunakan masing-masing unit kerjanya. Kita harapkan masa depannya lebih baik dan memberikan motivasi kepada atlet sekarang," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (8/1/2018).

Mengenai kriteria atlet yang akan mendapat formasi khusus menjadi PNS, lanjut Asman, nantinya akan tertera dalam peraturan menteri tersebut.

"Atlet-atlet mana saja yang diberi formasi khusus nanti kriterianya akan dikeluarkan dalam peraturan menteri. Sesuai dengan fokusnya nanti akan dijadikan PNS di Kemenpora yang nantinya bisa didistribusikan ke provinsi atau daerah, dan tergantung pendidikannya. Kita berharap ada semangat baru untuk atlet Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyatakan terima kasih kepada Kementerian PANRB yang telah peduli terhadap masa depan atlet Indonesia. Hal ini salah satunya dengan jaminan untuk mengangkat para atlet berprestasi sebagai PNS.

"Dengan kebijakan ini, para atlet seluruh Indonesia akan semangat lagi dan memiliki masa depan. Dan ini bisa memacu semangat atlet untuk berlomba-lomba memberikan prestasi terbaik untuk negara. Ini juga bisa menjadi bekal untuk menghadapi Asian Games 2018, momentum yang tidak boleh disia-siakan oleh atlet Indonesia. Untuk atlet yang masih aktif nanti akan kita lihat dulu akan di tempatkan di mana, nanti kita akan melakukan MoU dengan daerah untuk penempatan atlet," jelas dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Minggu, 31 Desember 2017

Rekrutmen CPNS 2018 di Bawah Angka Pensiun

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018 dipastikan di bawah angka pensiun. Sementara angka pensiun sampai tahun depan disebutkan 250.000 pegawai negeri sipil (PNS). 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden menginginkan agar rekrutmen di bawah yang pensiun. "Presiden inginnya minus growth jadi tidak lebih dari 200 ribuan," kata dia di Jakarta, Sabtu (30/12/2017). 

Meski begitu, dia berharap setidaknya formasi untuk tahun depan minimal setengah dari jumlah pensiun. Dia juga mengakui hal ini harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. "Kita berharap minimal 50%. Ini terdiri atas pegawai pusat dan daerah. Porsinya ditentukan nanti berapa kemampuan negara," ucap dia. 

Lebih lanjut Asman mengingatkan ada beberapa jabatan yang diprioritaskan yaitu tenaga pendidikan dan kesehatan. Selain itu, dia juga akan melihat program-program prioritas di masing-masing daerah sehingga formasi yang diberikan harus dapat menunjang program tersebut. "Pegawai-pegawai yang menunjang pembangunan daerah misalnya daerah dengan konsentrasi pertambangan jangan sampai tidak punya ahli tambang. Kita akan berikan formasi sesuai dengan konsentrasi setiap daerah," ujar dia. 

Dia mengatakan, daerah yang belanja pegawainya lebih dari 50% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak akan mendapatkan formasi. Daerah harus cermat agar belanja pegawai tidak membebani APBD. "Jadi kepala daerah perlu diperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya. Kita akan lakukan pengawalan secara ketat terkait rekrutmen yang baru ini," kata Asman. 

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wang saat maja mengatakan, usulan tersebut didasarkan pada jumlah PNS yang pensiun sampai 2018. "Sebenarnya kami belum tahu berapa yang sudah disetujui berkaitan dengan keuangan negara 2018. Jadi yang pensiun 250.000, 38.000 PNS pusat dan sisanya daerah. Baru itu yang disampaikan ke Kemenkeu, tapi belum ada jawabannya," kata dia.

Berita ini bersumber dari Sindonews.
Share:

Minggu, 24 Desember 2017

BKN: Lowongan CPNS 2018 Tak Ada Jabatan Administratif

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah memastikan tak akan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk jabatan atau posisi administratif pada 250 ribu kursi yang disediakan untuk tahun depan. Seluruh posisi yang dibuka untuk mendukung Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Formasi CPNS akan diarahkan untuk bidang-bidang yang mendukung Nawa Cita. Jadi jangan harap akan ada formasi administratif," tegas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (25/12/2017).

Menurutnya, jabatan yang tersedia pada rekrutmen CPNS 2018, di antaranya guru, dokter, bidang, penyuluh pertanian, dan formasi jabatan lain yang mendukung program besar pemerintah dalam Nawa Cita.

"Pengumuman resmi penerimaan CPNS daerah akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) melalui website menpan.go.id dan bkn.go.id," Ridwan menjelaskan.

Asal tahu, Kementerian PAN RB akan membuka lowongan 250 ribu CPNS pada tahun depan. Sebanyak 38 ribu akan dibuka untuk pemerintah pusat dan 212 ribu CPNS untuk jatah pemerintah daerah.

Menurut Ridwan, jumlah lowongan CPNS yang dibutuhkan dihitung dari berbagai variabel, termasuk kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar gaji mereka.

"Bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang komponen belanja pegawai (gaji) PNS melebihi 50 persen dari total APBD, tentu akan sulit mendapat tambahan pegawai baru," paparnya

Cegah Kecurangan, BKN Siap Perbaiki Sistem Penerimaan CPNS 2018

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 sempat diwarnai berbagai persoalan. Salah satu yang ramai adalah tudingan kecurangan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Kementerian Keuangan maupun kontroversi nilai ambang batas (passing grade).


Tak mau terulang, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan mengaku, BKN telah melakukan evaluasi atas pengadaan CPNS tahun ini. BKN, di mana Kepala BKN sebagai Ex Officio Ketua Pelaksana Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan berperan dalam SKD dengan Computer Assisted Test (CAT) dan berfungsi koordinatif di lapangan.

"Berdasarkan evaluasi atas pengadaan CPNS 2017, BKN telah melakukan beberapa langkah persiapan," ujar Ridwan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (25/12/2017).

Pertama, tambah Ridwan, perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan SKD dengan CAT BKN. Kedua, perbaikan perangkat lunak sistem CAT BKN. Ketiga, ekstensifikasi lokasi SKD CAT BKN dengan penambahan 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN di Ambon, Pontianak, Bengkulu, Sorong, dan Palu.

Keempat, memperbaiki atau meningkatkan kapasitas website Sistem Seleksi CPNS Nasional (sscn.bkn.go id). Kelima  menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Polda, Kodam dan Pemerintah Daerah jika jumlah peserta SKD melebihi kapasitas terpasang di BKN Pusat, Kantor Regional (Kanreg), dan UPT BKN.

Terakhir, menyebarluaskan informasi dan interaksi publik melalui berbagai kanal, web, media sosial, email, Help Desk, dan lainnya. Pengumuman resmi penerimaan CPNS daerah akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) melalui website menpan.go.id dan bkn.go.id.

"Kami imbau agar masyarakat tidak percaya jika ada pihak atau oknum mana pun yang menyatakan dapat membantu kelulusan CPNS," tutup Ridwan.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Kamis, 21 Desember 2017

Tahun Depan Seleksi CPNS Akan Kembali Dibuka

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Seleksi CPNS secara besar-besaran sudah dilakukan pada tahun 2017. Banyak kementerian dan lembaga lainnya yang melakukan rekrutmen CPNS.

Menteri PAN RB Asman Abnur mengatakan bahwa jumlah PNS yang diterima pada tahun 2017 masih butuh penambahan.

"Presiden sudah memberi sinyal untuk Insya Allah tahun ini kita akan merekrut lagi PNS," ujar Asman dalam acara Refleksi Akhir Tahun Kemenkumham di Gedung Pengayoman, Jaksel Pada Rabu (20/12).

Asman mengatakan, untuk rekrutmen PNS pada tahun depan tidak hanya berfokus pada kementerian saja, namun di pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan juga Provinsi.
"Tidak hanya kementerian, tapi Pemkab/Pemkot dan juga Pemprov," ujar Asman.

Asman mengatakan bahwa kebutuhan PNS yang besar sejalan dengan jumlah PNS yang pensiun tiap tahunnya yang juga besar.

"Tiap tahun yang pensiun itu sekitar 120 ribu orang, bahkan untuk tahun ini yang pensiun sekitar 220 ribu orang," tambah Asman.

Asman mengatakan untuk rekrutmen pada tahun depan jumlahnya tidak akan melebihi jumlah PNS yang pensiun.

"Presiden bilang jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah yang pensiun," ungkap Asman.
Dalam rekrutmen PNS Asman mengatakan bahwa yang terpenting adalah prosesnya yang benar.

Berita ini bersumber dari Kumparan.
Share:

Jumat, 15 Desember 2017

Usulan Formasi CPNS Paling Lambat Akhir Desember

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik pusat maupun daerah untuk menetapkan hasil analisis beban kerja, rincian peta jabatan, dan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Calon Pegawai  Negeri Sipil (CPNS) di instansi masing-masing. Dokumen penetapan itu harus disampaikan kepada Menteri PANRB melalui aplikasi formasi elektronik (e-formasi) paling lambat akhir Desember 2017.

Melalui surat pemberitahuan dengan nomor B/750/M.SM.01.00/2017 yang ditandatangani Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri minta PPK Pusat dan PPK Daerah melakukan validasi ulang terhadap usul kebutuhan pegawai yang telah diinput ke dalam aplikasi e-formasi.

“Perlu kami sampaikan bahwa usulan kebutuhan PNS diprioritaskan untuk jabatan fungsional (tertentu) dan jabatan teknis lain yang mendukung tugas inti (core business) instansi. Khusus untuk pemerintah daerah diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, serta jabatan-jabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur,” tulis surat tersebut.

Ditambahkan, khusus untuk pemerintah daerah, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan APBD yang rasio belanja pegawainya di bawah 50 persen. Usulan harus dilengkapi dengan surat keterangan ketersediaan anggaran untuk gaji, diklat prajabatan, dan diklat pembentukan jabatan fungsional. Selain itu, formasi yang diusulkan harus sesuai dengan data pada menu usulan formasi.

PPK pusat dan daerah juga diminta melampirkan peta jabatan yang ditandatangani oleh PPK dalam bentuk Keputusan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah  Non Kementerian (LPNK), Gubernur, Bupati, atau Walikota, serta dokumen mengenai pelaksanaan redistribusi PNS, baik secara internal maupun eksternal dari instansi lain.

Jika ada kekeliruan dalam pengisian data jabatan, kualifikasi pendidikan, unit kerja, dan jumlah atau alokasi pada menu usulan formasi, agar segera dilakukan perbaikan pada menu struktur organisasi, analis jabatan dan usul formasi. “Panduan untuk perbaikan tersebut dapat dilihat pada sistem aplikasi e-formasi,” tulis Menteri Asman pada surat tersebut.

Ditegaskan, kebutuhan formasi CPNS untuk jabatan pelaksana harus sesuai dengan Peranturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah juncto Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2017. Sedangkan  usulan untuk jabatan fungsional tertentu terbatas pada jenjang ahli pertama, jenjang terampil, dan jenjang pemula.

Semua proses tersebut disampaikan secara resmi kepada Menteri PANRB paling lambat harus diterima pada akhir Januari 2018. Sementara soft copy disampaikan melalui surat elektronik kepada ke alamat email : asdep2.sdma@menpan.go.id.

Diingatkan kembali, semua pihak harus berhati-hati terhadap penipuan mengenai rekrutmen PNS. Untuk perkembangan lebih jauh dan informasi resmi mengenai hal-hal di atas, harap memantau pada laman www.menpan.go.id.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Selasa, 12 Desember 2017

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan kuota CPNS yang akan direkrut pada 2018 sebanyak 250 ribu.

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengusulkan kuota CPNS yang akan direkrut pada 2018 sebanyak 250 ribu.

Jumlah tersebut untuk menutupi jumlah pensiun yang pada 2018 mencapai 250 ribu orang.

Menurut Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, kuota tersebut akan diisi oleh 38 ribu CPNS pusat dan sisanya daerah.

"Prinsip rekrutmen CPNS adalah zero growth. Karena ada 250 PNS pensiun, otomatis kami usulkan ke Kementerian Keuangan sebesar itu. Apakah dipenuhi atau tidak tergantung keuangan negara," kata Setiawan dalam press gathering KemenPAN-RB di Sentul, Selasa (12/12) malam.

Bila anggaran memadai, lanjutnya, masalah kekurangan pegawai akan teratasi. Sebab, semuanya akan diakomodir. Sebaliknya bila dana minim akan membuat jumlah pegawai makin berkurang.

Nantinya, kuota 250 ribu ini akan memenuhi formasi jabatan yang dibutuhkan yaitu tenaga pendidikan, kesehatan, dan pegawai yang dibutuhkan sesuai program Nawacita.

"Nanti dibagi-bagi. Jadi tidak bisa dikhususkan untuk satu instansi. Misalnya semua guru atau tenaga kesehatan. Harus dibagi sesuai usulan kebutuhan instansi," tandas Setiawan. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Teruji Mampu Cegah KKN, Kementerian Gelar Simulasi CAT CPNS

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengadakan tes Computer Asissted Tes (CAT) dalam acara pameran memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi reformasi birokrasi khususnya di bidang SDM Aparatur yang telah  terbukti dan teruji mampu menghilangkan KKN dalam rekrutmen CPNS. "Kami memandang kebijakan ini penting disampaikan kepada masyarakat," ujar Kabag Komunikasi Publik Kementerian PANRB Suwardi di Jakarta, Senin (11/12).

Dikatakan, sistem CAT yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Begara (BKN) telah digunakan dalam seleksi CPNS mulai tahun 2013, untuk sebagian instansi pemerintah. Sistem ini diterapkan secara menyeluruh pada seleksi CPNS pada 2014, dan kembali diterapkan tahun 2017.

Pemerintah akan kembali menggunakan sistem CAT dalam seleksi CPNS pada tahun-tahun berikutnya. "Untuk itu, Kementerian PANRB dan BKN akan terus melakukan sosialisasi. Salah satu caranya dengan menggelar simulasi CAT dalam pameran seperti ini," imbuh Suwardi.

Terlebih, pameran ini untuk memperingati hari anti korupsi sedunia, maka masyarakat juga wajib mengetahui bahwa seleksi CPNS sekarang tidak bisa KKN. "Tidak bisa dengan cara-cara dulu, yang kental dengan KKN, lewat calo dan sebagainya. Kalau mau lulus tes CPNS harus belajar, bukan lewat calo," tegasnya.

Secaracterpusah, salah seorang pengunjung Yogi (32) menilai bahwa sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan sistem CAT sudah baik. Pasalnya, dengan sistem yang telah menggunakan teknologi tersebut dapat menutup ruang untuk oknum yang berbuat kecurangan.

Diakui, ada sementara pihak yang mengambil kesempatan dalam seleksi CPNS, seperti menjanjikan masuk CPNS tanpa melalui tes. Namun hal tersebut terbantahkan dengan sistem CAT yang bersifat real time, sehingga tidak dapat melakukan kecurangan sekecil apapun.

“Menurut saya pribadi, sistem ini sudah cukup bagus, dengan sifatnya yang real time, setiap orang dapat melihat secara langsung hasil yang dia kerjakan. Hal tersebut juga dapat mengubah persepsi masyarakat, yang menilai masuk PNS dapat melalui pejabat yang dikenal,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Jhon (23), seorang mahasiswa, yang mengatakan bahwa sistem CAT memberi kemudahan pada masyarkat yang ingin mengikuti seleksi CPNS. Karena apabila tes seleksi CPNS menggunakn kertas seperti sebelumnya dinilainta rumit dan tidak efisien.

“Tes dengan kertas sangat tidak efisien, dan cenderung ada manipulasi. Kalau dengan sistem komputer (CAT) ini kan selesai tes, hasilnya langsung kelihatan, jadi mau gimana dicuranginnya,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menilai bahwa sistem CAT yang ditetapkan pemerintah untuk seleksi CPNS sangat tepat. Selain memberi kemudahan, tes tersebut juga dapat menjadi sebuah saringan untuk memperoleh Aparatur Negara yang melek teknologi.

Lebih lanjut Suwardi mengatakan, simulasi CAT CPNS digelar selama dua hari, Senin - Selasa (11 - 12) Desember 2017. Bagi warga masyarakat yang ingin mencoba, dipersilakan mengunjungi Stand  Kementerian PANRB di hotel Bidakara.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Kamis, 30 November 2017

Penerimaan CPNS Pemda Diharapkan Dimulai Awal Tahun, Pemerintah Masih Hitung Kemampuan APBN!

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyatakan pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 untuk Pemerintah Daerah akan segera dimulai awal tahun. Saat ini sedang menunggu keputusan untuk jumlah yang akan diterima dan formasinya.

Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan, jumlah akan ditentukan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah selesai menghitung berapa jumlah keuangan negara yang bisa dikeluarkan untuk CPNS tahun depan.

"Ada sudah, tapi keputusannya nanti sangat tergantung pada kemampuan keuangan. Jadi nanti dengan bu Menkeu akan menghitung dulu kemampuan APBN kita," ungkapnya di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Menurutnya, meski pada tahun depan banyak juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pensiun tapi jumlah CPNS yang diterima tidak akan sama dengan jumlah pensiun. Artinya Pemerintah berencana menerima CPNS setengah dari yang pensiun.

"Nah meman‎g mau tidak mau kita harus mengisi PNS yang sudah pensiun. Nah kita targetkan pertumbuhannya tidak plus, tapi minus. Jadi kalau mungkin yang pensiun 100.000, kita terima separuhnya," jelasnya

Lanjutnya, tidak ada batasan waktu Pemda untuk mengajukan formasi hanya saja harus secepatnya agar bisa kembali dihitung kemampuan APBN untuk membiayai. Dengan melaporkan secapatnya maka, awal tahun bisa segera dilaksanakan.

"Kalau mengajukan enggak apa-apa dari sekarang boleh. Cuma keputusannya kapan kita setujui itu sangat tergantung pada kemampuan keuangan negara. Nah sekarang lagi kita hitung. Ya mudah-mudahan kalau saya berharap cepat. Biar nanti tahun 2018 ini bisa kita laksanakan di awal tahun," tukasnya.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Rabu, 29 November 2017

Kemen PANRB akan Buka Seleksi CPNS Daerah 2018, Pemprov NTB Usulkan 4.603 Formasi

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa setelah batal digelar tahun ini, seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk lingkup Pemerintah Provinsi NTB akan digelar tahun depan. Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Fathurrahman, Selasa, 28 November 2017.

“Kita tinggal nunggu informasi saja. Artinya dari Kemen PANRB sudah ada sosialisasi terkait dengan itu (seleksi CPNS). Tinggal formalnya seperti apa nanti akan disampaikan secara formal,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov NTB telah mengajukan usulan formasi CPNS sebanyak 4.603 jabatan. Namun, usulan seleksi CPNS tersebut belum bisa terwujud tahun ini dengan alasan masih ada pertimbangan masalah anggaran dari Kementerian Keuangan.

Total 4.603 jabatan tersebut terdiri dari 757 tenaga kesehatan, 945 tenaga teknis, 1.495 guru SMA/MA, 1.322 guru SMK dan 84 guru SLB. “Kalau kebutuhan kita sesuai analisis beban kerja (ABK) sebanyak 6.965. Sementara yang ada sekarang 2.362 pegawai. Jadi kita ajukan usulan tambahan 4.603,” ujar Fathur.

Fathur menjelaskan 4.603 formasi murni usulan dari Pemprov NTB saja. Pemerintah kabupaten/kota langsung mengirim sendiri usulannya ke Kementerian PANRB. Ia juga mengaku sangat mengharapkan usulan yang dikirim bisa diterima seluruhnya.

Untuk tenaga kesehatan, beberapa jabatan yang diusulkan diantaranya dokter spesialis, dokter gigi, perawat ahli, apoteker, nutrisionis ahli, psikolog, bidan ahli, bidan terampil, radiografer ahli, perekam medis ahli dan sanitarian ahli. Untuk tenaga kesehatan terampil yang dicari antara lain teknik elektromedik terampil, fisioterapis, terapis okupasi, terapis wicara, terapis transfusi darah dan asisten apoteker.

Sementara itu, untuk tenaga teknik ada 137 jabatan yang diusulkan. Di antaranya yaitu analis kepegawaian ahli, pranata humas, pranata komputer, ahli teknisi elektro, perencana, pengadaan barang dan jasa, teknik jalan dan jembatan, teknik pengairan, teknik tata bangunan, teknik penyehatan lingkungan, ekonomi dan akuntansi.

“Itu usulan kita, tapi kita harapkan tentu sebanyak mungkin formasi maupun kuota bisa diberikan pada provinsi maupun kabupaten/kota di NTB,” harapnya.

Berita ini bersumber dari Suara NTB.

Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statistik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.